Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani mendampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) VI Dewan Pendidikan Tahun 2026 di DWANGSA Solo Hotel by LORIN, Selasa (20/10/2026).

Astrid Widayani dan Abdul Mu’ti Perkuat Sinergi Pendidikan dalam Rakernas VI Dewan Pendidikan 2026

SURAKARTA – majalahlarise.com – Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani mendampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) VI Dewan Pendidikan Tahun 2026 di DWANGSA Solo Hotel by LORIN, Selasa (20/10/2026). Forum tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi pemerintah dan Dewan Pendidikan untuk meningkatkan pemerataan akses, mutu pembelajaran, serta pembentukan karakter peserta didik.

Dalam kesempatan tersebut, Astrid Widayani menyampaikan Dewan Pendidikan merupakan mitra strategis pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peran Dewan Pendidikan tidak hanya memberikan pertimbangan dan rekomendasi, tetapi juga memperkuat partisipasi publik serta mengawasi penyelenggaraan pendidikan.

“Masukan yang objektif dan konstruktif sangat kami perlukan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Tantangan pendidikan di setiap daerah berbeda, sehingga kebijakan perlu mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan nyata masyarakat,” ujar Astrid.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Surakarta terus memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui pengembangan ekosistem pendidikan yang terintegrasi dengan konsep *Solo The Center of Knowledge*. Pendekatan tersebut menempatkan pendidikan dan pengetahuan sebagai bagian penting pembangunan kota, selain pengembangan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi.

Upaya tersebut diwujudkan melalui pemanfaatan berbagai ruang belajar publik, mulai dari museum, taman cerdas, ruang publik, hingga pojok baca. Berbagai fasilitas tersebut diharapkan semakin mendekatkan akses pengetahuan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi serta membangun karakter generasi muda.

Pemkot Surakarta juga memberikan perhatian terhadap pendidikan anak usia dini melalui perluasan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pelaksanaan kebijakan wajib belajar satu tahun prasekolah.

Astrid menyebutkan, partisipasi anak usia 3–6 tahun dalam pendidikan anak usia dini di Kota Surakarta tercatat sebesar 58,76 persen. Pemkot menargetkan angka tersebut meningkat hingga 90 persen untuk memperkuat fondasi pendidikan sejak usia dini.

“Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan dasar yang penting untuk membangun karakter anak-anak kita di masa mendatang. Karena itu, perluasan akses harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pembelajaran, kesejahteraan guru, dan dukungan pembiayaan pendidikan,” katanya.

Menurut Astrid, pendidikan berkualitas perlu didukung lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan ramah anak. Penguatan karakter serta keterampilan hidup juga harus berjalan seiring dengan pencapaian akademik agar peserta didik berkembang secara menyeluruh.

Ia menambahkan, sinergi pendidikan dan kebudayaan menjadi bagian penting dalam membentuk generasi yang berintegritas serta berpegang pada nilai-nilai luhur bangsa.

“Pendidikan dan kebudayaan saling menguatkan dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul sekaligus teguh pada nilai-nilai luhur bangsa. Karena itu, kolaborasi pemerintah, Dewan Pendidikan, sekolah, keluarga, dan masyarakat harus terus diperkuat,” ungkapnya.

Sementara itu, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menjelaskan kemitraan pemerintah dengan Dewan Pendidikan menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan layanan pendidikan bermutu yang dapat diakses seluruh masyarakat. Dewan Pendidikan memiliki peran sebagai penasihat, konsultan, pengawas, mediator, dan advokat dalam mendukung perbaikan kebijakan pendidikan.

“Pemenuhan pelayanan pendidikan bermutu untuk semua dapat berjalan dengan baik dengan prinsip kemitraan. Bapak dan Ibu adalah mitra kami, lembaga yang memberikan masukan-masukan sekaligus ide-ide cerdas bagaimana agar pendidikan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya,” ujar Abdul Mu’ti.

Ia memaparkan, tantangan pendidikan nasional mencakup pemerataan akses, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, serta perluasan layanan bagi masyarakat yang menghadapi kendala geografis maupun sosial ekonomi.

Pemerintah juga mendorong wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan prasekolah. Untuk menjangkau masyarakat dengan beragam kondisi, pemerintah mengembangkan alternatif layanan pendidikan, seperti sekolah satu atap, pembelajaran jarak jauh, sekolah terbuka, komunitas belajar, dan pendidikan kesetaraan.

Abdul Mu’ti turut menjelaskan pentingnya validitas data pendidikan untuk memastikan berbagai program berjalan tepat sasaran. Data yang akurat menjadi dasar dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, memperbaiki perencanaan, serta memastikan layanan pendidikan menjangkau kelompok yang membutuhkan.

Dalam peningkatan mutu pendidikan, pemerintah terus mengevaluasi berbagai kebijakan dengan mempertimbangkan masukan dari para pemangku kepentingan. Perbaikan perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertahankan program yang telah berjalan baik, memperbaiki kekurangan, serta mengadopsi pendekatan baru yang lebih efektif.

“Yang baik kita pertahankan, kemudian yang kurang kita perbaiki, dan tidak sungkan kita mengambil hal yang baru yang lebih baik,” ungkap Abdul Mu’ti.

Selain pemerataan akses dan peningkatan mutu pembelajaran, Abdul Mu’ti menyoroti pentingnya pembentukan karakter, kesehatan mental, dan kesejahteraan digital peserta didik. Salah satu upaya yang didorong pemerintah adalah penerapan tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat untuk membangun perilaku positif melalui pembiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

“Tujuan dari tujuh kebiasaan itu adalah untuk membangun karakter, melaksanakan kebiasaan-kebiasaan sederhana tetapi rutin yang memiliki efek besar,” jelasnya.

Menurut Abdul Mu’ti, keberhasilan pendidikan karakter tidak cukup diukur dari kemampuan peserta didik menghafal atau menyebutkan kebiasaan tersebut, tetapi harus terlihat dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari.

Kegiatan ekstrakurikuler, termasuk Pramuka, juga menjadi ruang untuk mengembangkan potensi, kepercayaan diri, dan kemampuan sosial anak. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik diharapkan memperoleh pengalaman yang mendukung pembentukan karakter dan keterampilan hidup.

Di tengah perkembangan teknologi digital, sekolah, keluarga, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam menjaga kesehatan psikologis anak sekaligus menciptakan lingkungan pendidikan yang aman. Penanganan perundungan dan kekerasan di sekolah harus dilakukan secara serius melalui pendekatan yang humanis, inklusif, dan partisipatif.

Melalui Rakernas VI Dewan Pendidikan Tahun 2026, Astrid berharap forum tersebut menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti pemerintah pusat maupun daerah. Sinergi antarpemangku kepentingan diharapkan memperkuat pemerataan akses, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta membangun ekosistem pendidikan yang mendukung tumbuh kembang peserta didik secara menyeluruh.

Bagi Kota Surakarta, penguatan kemitraan tersebut sejalan dengan upaya mewujudkan Solo sebagai pusat pengetahuan. Melalui kolaborasi pemerintah, Dewan Pendidikan, sekolah, keluarga, dan masyarakat, pembangunan pendidikan diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkarakter, kreatif, berintegritas, dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan masa depan. (Is/ Sofyan)

Baca juga: Astrid Widayani Dorong Pendidikan Demokrasi Sejak Dini, Pelajar Disiapkan Jadi Pemilih Berintegritas