Narasumber Murwedhy Tanomo dari Komisioner Komisi Pemilihan Umum Sukoharjo membahas secara komprehensif sejarah pemilu, peran pemuda, hingga pentingnya kesadaran politik bagi generasi muda.

Mahasiswa FISH Univet Bantara Antusias Ikuti “KPU Mengajar”, Perkuat Literasi Politik dan Konstitusi

Sukoharjo — majalahlarise.com - Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH) Universitas Veteran Bangun Nusantara menggelar kuliah umum bertajuk “KPU Mengajar: Komunikasi Politik & Hukum Acara Konstitusi” yang diikuti mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi dan Program Studi Hukum semester 4. Kegiatan berlangsung di Ruang Kuliah Gedung D FISH, Selasa (21/4/2026).

Kuliah umum ini menghadirkan narasumber Murwedhy Tanomo dari Komisioner Komisi Pemilihan Umum Sukoharjo yang membahas secara komprehensif sejarah pemilu, peran pemuda, hingga pentingnya kesadaran politik bagi generasi muda.

Dekan FISH Univet Bantara, Dr. Joko Suryono, dalam sambutan sekaligus membuka acara menyampaikan kegiatan “KPU Mengajar” menjadi bentuk nyata kerja sama antara perguruan tinggi dengan KPU dalam meningkatkan literasi politik mahasiswa.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari kolaborasi antara kampus dan KPU dalam memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait pendidikan pemilih. Harapannya mahasiswa memiliki kesadaran untuk menjadi pemilih yang cerdas, tidak mudah terpengaruh, dan mampu menentukan pilihan berdasarkan hati nurani,” tuturnya.

Dekan FISH Univet Bantara, Dr. Joko Suryono menyerahkan kenang-kenangan kepada narasumber Murwedhy Tanomo.

Ia juga menguraikan pentingnya peran mahasiswa dalam menentukan arah kepemimpinan bangsa. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya dituntut cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas dalam berpartisipasi pada proses demokrasi.

“Mahasiswa harus memilih pemimpin yang benar-benar mampu membawa kemajuan, bukan karena iming-iming materi. Jangan sampai memilih karena tekanan atau pengaruh tertentu, tetapi berdasarkan pertimbangan yang rasional dan hati nurani,” jelasnya.

Sementara itu, dalam pemaparannya, Murwedhy Tanomo menguraikan peran strategis pemuda dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, mulai dari Sumpah Pemuda 1928, gerakan mahasiswa 1966, hingga reformasi 1998.

“Pemuda memiliki peran sentral dalam perubahan bangsa. Dari Sumpah Pemuda, gerakan mahasiswa tahun 1966, hingga reformasi 1998, semua menunjukkan bahwa mahasiswa menjadi motor penggerak perubahan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan mahasiswa sebagai agen perubahan harus aktif berpikir kritis, berdiskusi, dan terlibat dalam organisasi untuk mengasah intelektualitas dan kepekaan sosial.

“Mahasiswa bukan hanya kuliah lalu pulang. Ada harapan besar dari masyarakat agar mahasiswa mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik,” katanya.

Murwedhy juga menjelaskan perkembangan sistem pemilu di Indonesia, mulai dari Pemilu 1955, masa Orde Baru, hingga era reformasi yang menghadirkan pemilihan langsung sejak 2004.

Menurutnya, sistem demokrasi saat ini memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam menentukan pemimpin.

“Sejak 2004, masyarakat dapat memilih langsung presiden dan wakilnya. Ini menjadi tonggak penting dalam demokrasi kita,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menguraikan asas pemilu yang dikenal dengan prinsip Luber dan Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil) yang harus dijaga oleh seluruh elemen masyarakat.

“Pemilu harus dilaksanakan secara langsung tanpa perwakilan, bebas dari tekanan, serta menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan,” jelasnya.

Ia juga mengajak mahasiswa untuk aktif memastikan dirinya terdaftar sebagai pemilih melalui layanan daring KPU serta memanfaatkan media sosial resmi KPU sebagai sumber informasi.

Selain itu, Murwedhy membuka peluang bagi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemilu, baik melalui KPU, Bawaslu, maupun lembaga terkait lainnya.

“Mahasiswa bisa ikut berkontribusi menjadi penyelenggara pemilu. Selain mendapatkan pengalaman, juga ikut menjaga kualitas demokrasi,” katanya.

Di akhir sesi, ia menjelaskan pentingnya kesadaran politik, pengetahuan, dan kemampuan dalam menentukan pilihan.

“Pilihlah calon pemimpin berdasarkan rekam jejak, integritas, dan kapasitasnya. Jangan karena popularitas atau iming-iming materi. Etika menjadi faktor utama dalam menentukan pemimpin yang layak,” tegasnya.

Kegiatan “KPU Mengajar” ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang demokrasi dan mendorong lahirnya generasi muda yang cerdas, kritis, serta bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Sofyan)

Baca juga: UNISRI Bekali 28 Wisudawan Terbaik dengan Sertifikasi Kompetensi BNSP, Perkuat Daya Saing Lulusan