Posted by CB Magazine on Minggu, 19 Januari 2020 |
Berita
 |
Direktur Amalia Consulting, Suharno, saat menyampaikan materi dalam Workshop Penerapan APU PPT, Sabtu (18/1/2020), di Nava Hotel Tawangmangu, Karanganyar.
|
BPR Diharap Waspadai Kemunculan Raja Abal-Abal Karena Berpotensi Tindak Pidana Pencucian Uang
Karanganyar-majalahlarise.com-Fenomena kemunculan raja dan kerajaan abal-abal, seperti yang terjadi diberbagai wilayah saat ini perlu diwaspadai oleh Jasa Penyedia Keuangan (JPK), tidak terkecuali Bank Perkreditan Rakyat (BPR), karena ada dugaan bermotif ekonomi dan idiologi tertentu. Demikian dinyatakan Direktur Amalia Consulting, Suharno, saat menjadi pemateri dalam Workshop Penerapan APU PPT, Sabtu (18/1/2020), di Nava Hotel Tawangmangu, Karanganyar.
Lebih lanjut, Suharno, yang juga dosen prodi akuntansi Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Surakarta, dihadapan 122 peserta workshop yang terdiri dari jajaran pimpinan dan pegawai PT BPR BKK Tasikmadu (Perseroda) menjelaskan kewaspadaan perlu ditingkatkan saat BPR menerima calon nasabah atau debitur baru.
"Proses Customer Due Diligent (CDD) harus dilakukan dengan benar, mulai dari identifikasi, verifikasi dan monitoring data dari calon nasabah atau debitur. Apabila ada yang mencurigakan bisa dilakukan proses Enhand Due Diligence (EDD)," ungkapnya.
Lebih lanjut, Suharno, memaparkan fenoma raja dan kerajaan baru ada indikasi unsur tindak pidana penipuan. Salah satu indikasinya, menghimpun dana saat merekrut anggota baru. Bisa jadi setelah dana terkumpul akan disimpan di BPR.
"Bila ini terjadi, maka sudah masuk ranah kegiatan pencucian uang (money laundry). Modus yang lain, organisasi yang didirikan mengusung ideologi tertentu dan ingin melakukan tindakan makar melawan NKRI. Dengan menciptakan huru-hara dan teror di tengah masyarkat. Bisa jadi dana yang digunakan untuk melakukan tindakan itu berasal dari BPR," ungkapnya.
Untuk itu, Suharno, mengingatkan agar kesadaran menerapkan program APU PPT betul-betul dilaksanakan. Tidak sekedar melaksanakan kewajiban dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semata. Namun harus menjadi bagian dari kebutuhan BPR itu sendiri, agar reputasi dan citra BPR terjaga di tengah masyarakat.
Kegiatan workshop dibuka oleh
Kasubag Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah, Jarot Mulyawan. Sebelum kegiatan workshop APU PPT dilakukan pembinaan pegawai oleh Ketua Dewan Pengawas, Irma Suryaningtyas dan pemaparan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2020 oleh Direktur Utama, Didik Darmadi yang didampingi Direktur Umum dan Kepatuhan T. Tejo Herlambang. (Sofyan)
Tidak ada komentar: