Salah satu anggota KPRI Unisri mendapatkan doorprice saat acara rapat anggota tahunan.

KPRI Unisri Catat Modal Rp 12,3 M

SOLO-majalahlarise.com- Dalam laporan yang disampaikan ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Unisri Solo dalam rapat anggota tahunan (RAT) pertumbuhan permodalan KPRI Unisri sebesar Rp 2 miliar atau 20 persen di 2018, yakni dari Rp 10,3 miliar menjadi Rp 12,3 miliar. Sabtu (19/1/2019) di kampus setempat.

Ketua KPRI Unisri, Widodo dalam siaran pers mengatakan, penambahan itu Rp 500 juta berasal dari simpanan anggota, selebihnya Rp 1,5 miliar dari utang yang tidak hanya anggota koperasi tapi juga non anggota serta dari Rp 2 miliar keuntungan yang didapat, sekitar Rp 396 juta dibagikan anggota dalam bentuk SHU.

Sementara itu, Endang Winarsih dari Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Surakarta mengatakan, kehadiran anggota maupun pengurus koperasi dalam RAT jangan hanya sebatas menunggu sisa hasil usaha (SHU) atau doorprize (hadiah). Ia mengatakan, salah satu kewajiban anggota adalah mencocokan kekayaan masing-masing, apakah kekayaannya sesuai yang tercatat dalam pembukaan.
Lebih dari itu, kehadiran anggota dan pengurus dalam RAT adalah ikut memajukan koperasi dengan ide dan gagasan.

"Saya melihat banyak orang pintar di Unisri ini, sehingga banyak ide dan gagasan untuk memajukan koperasi ini," kata dia.

Dalam sambutannya, Rektor Unisri Prof. Sutardi mendukung penuh upaya pengurus Koperasi Unisri dalam melakukan diversifikasi usaha. Dengan dana besar yang dimiliki, menurut dia, Koperasi Unisri bisa membuka usaha apa saja. Apalagi Unisri yang berada di Solo utara ini dekat pintu tol dan bandara, serta kawasan strategi lainnya.

"Saya kira kalau Koperasi Unisri membuka bisnis properti di wilayah Solo utara saya kira sesuai. Apalagi kebutuhan perumahan di Solo sangat tinggi," katanya.

Suratmi mewakili Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta menilai, kondisi Koperasi Unisri sangat baik dan sehat. Dalam kesempatan itu, pihaknya juga menginformasikan bahwa dinas mendapat DAK dari pemerintah pusat guna meningkatkan sumber dana manusia (SDM). Dana-dana itu untuk pelatihan seperti pelatihan akutansi, manajemen, perpajakan, dan lainnya. (Sofyan)