Kuliah Praktisi PPKn UNISRI Dorong Mahasiswa Memahami Pentingnya Etika, Hukum dan Integritas di Era Global

SOLO - majalahlarise.com - Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) Surakarta menggelar Kuliah Praktisi bertema “Etika, Hukum dan Integritas: Menyiapkan Lulusan PPKn Berdaya Saing Global” di Gedung H Lantai 5 UNISRI, Selasa (23/9/2026).

Kegiatan menghadirkan dua narasumber lintas profesi yang memiliki perhatian terhadap penguatan etika, hukum, dan integritas, yakni Dr. Supriyanto, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta, serta Muhammad Yunus, Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2019–2024 sekaligus Wakil Ketua DPW PAN Jawa Tengah Bidang Penguatan Saksi. Kuliah praktisi dipandu Linda Oktaviani, M.Pd., sebagai moderator.

Dalam pemaparannya, Dr. Supriyanto menjelaskan pemberantasan korupsi tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan penindakan hukum. Upaya tersebut berkaitan dengan tujuan negara, terutama memastikan sumber daya negara digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat.

“Pemberantasan korupsi berkaitan erat dengan upaya mewujudkan tujuan negara, terutama memastikan sumber daya negara digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” jelasnya.

Ia menguraikan sejumlah faktor yang dapat membuat seseorang terjerat tindak pidana korupsi. Faktor tersebut antara lain niat dan kesempatan, ketidaktahuan terhadap peraturan perundang-undangan, serta sistem birokrasi yang masih membuka celah terjadinya praktik koruptif.

Menurutnya, penanganan korupsi perlu dilakukan secara komprehensif. Penindakan harus berjalan beriringan dengan penguatan integritas, perbaikan tata kelola pemerintahan, serta pemulihan kerugian negara melalui penelusuran dan perampasan aset.

Langkah tersebut diperlukan agar sumber daya negara yang telah disalahgunakan dapat dikembalikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

Dr. Supriyanto juga menempatkan pendidikan sebagai fondasi penting dalam membangun budaya antikorupsi. Integritas tidak hanya berkaitan dengan perkataan, tetapi juga kesesuaian antara perkataan dan perbuatan serta konsistensi dalam menjunjung nilai-nilai luhur.

Pendidikan antikorupsi dapat ditanamkan melalui sembilan nilai integritas, yakni jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.

Sementara itu, Muhammad Yunus membahas etika publik dari perspektif legislasi dan pengawasan. Ia melihat keberadaan berbagai regulasi dan lembaga pengawasan belum secara otomatis menghilangkan praktik yang tidak berintegritas.

“Tantangannya adalah bagaimana nilai integritas tidak berhenti sebagai slogan, tetapi benar-benar menjadi bagian dari semangat dalam menjalankan tugas dan pengabdian,” ujarnya.

Dalam fungsi legislasi, DPRD memiliki peran membangun payung hukum yang mendukung integritas melalui regulasi tentang tata kelola pemerintahan yang baik, pemberantasan korupsi, aparatur sipil negara, serta keterbukaan informasi publik.

Selain itu, aspek etika juga perlu mendapat perhatian, terutama terkait konflik kepentingan dan potensi penyalahgunaan wewenang.

Fungsi pengawasan menjadi bagian penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berada dalam koridor hukum dan moral. Pengawasan dapat dilakukan melalui penyerapan aspirasi masyarakat, rapat dengar pendapat, serta evaluasi terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan etika publik.

Kuliah praktisi tersebut tidak hanya membahas tanggung jawab pejabat publik maupun lembaga penegak hukum. Mahasiswa juga ditempatkan sebagai aktor penting dalam membangun budaya integritas di tengah masyarakat.

Kedua narasumber mengajak mahasiswa melihat tantangan Indonesia ke depan dari perspektif kualitas generasi muda. Mahasiswa tidak cukup hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga perlu menguasai kompetensi yang dibutuhkan di tingkat global, seperti teknologi, analisis data, dan komunikasi.

Kompetensi tersebut perlu berjalan bersama nilai integritas agar kemampuan profesional tidak terlepas dari tanggung jawab moral.

Bagi mahasiswa PPKn yang dipersiapkan menjadi calon pendidik sekaligus bagian dari masyarakat dan warga negara, pemahaman mengenai hukum, etika, dan integritas perlu diwujudkan dalam sikap serta perilaku sehari-hari.

Guru tidak hanya memiliki tugas mentransfer pengetahuan kepada peserta didik. Guru juga memiliki peran menanamkan nilai serta memberikan keteladanan melalui perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui Kuliah Praktisi ini, Prodi PPKn UNISRI memberikan pengalaman belajar kontekstual kepada mahasiswa dengan mempertemukan teori akademik dan pengalaman praktis dari berbagai bidang profesi.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang refleksi bagi mahasiswa bahwa etika, hukum, dan integritas bukan sekadar materi perkuliahan, melainkan nilai yang perlu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Nilai-nilai tersebut diharapkan menjadi bekal mahasiswa PPKn dalam menjalankan peran sebagai calon pendidik sekaligus mempersiapkan diri menghadapi tuntutan dunia yang semakin terbuka dan kompetitif.(Sofyan)

Baca juga: Parenting SMA Manafiul Ulum Canden Bahas “Panduan Cerdas Remaja Jatuh Cinta”