Univet Bantara Sebagai Tempat Diskusi Kebangsaan Mitigasi Polarisasi dan Konflik Akibat Politik Identitas Pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan

Print Friendly and PDF

Rektor Univet Bantara, Prof. Dr. Farida Nugahani (tengah) saat foto bersama Kapolres Sukoharjo, Komandan Kodim 0726 Sukoharjo, para narasumber dan perwakilan mahasiswa.

 

Univet Bantara Sebagai Tempat Diskusi Kebangsaan Mitigasi Polarisasi dan Konflik Akibat Politik Identitas Pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan

Sokoharjo- majalahlarise.com -Universitas Veteran Bangun Nusantara (Univet Bantara) sebagai tempat Diskusi Kebangsaan Mitigasi Polarisasi dan Konflik Akibat Politik Identitas Pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Hadir dalam kegiatan ini Komandan Kodim 0726/ Sukoharjo Letkol CZI Slamet Riyadi, perwakilan mahasiswa dengan narasumber Kapolres AKBP Wahyu Nugroho Setyawan, Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo diwakili Devisi Sosialisasi Suci Handayani, Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo Bambang Muryanto, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sukoharjo Gunawan Wibisono, Ketua Forum Komunikasi LSM Kabupaten Sukoharjo Edy Budiyono, Direktur Omah Ijo Lintas Kultural H. Sofwan Faisal Sifyan. Bertempat di Gedung H lantai 3 Universitas Veteran Bantara Sukoharjo. Rabu (28/9/2022).

Rektor Univet Bantara, Prof. Dr. Farida Nugrahani dalam sambutan menyampaikan rasa bangga dan suatu kehormatan Univet ditunjuk sebagai tempat melaksanakan diskusi. Hal ini tepat karena perguruan tinggi memiliki tugas untuk Tri Dharma perguruan tinggi ke tiga yaitu pengabdian kepada masyarakat.

"Perguruan tinggi merupakan agen of change bertanggung jawab sebagai agen pembaharuan. Kita tidak bisa menutup mata terhadap sesuatu yang terjadi di lingkungan kita maupun dalam lingkungan lebih luas yang terjadi pada bangsa," ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan, sebagai perguruan tinggi yang otonomi, independen, masyarakat akademik wajib mengedepankan ilmu dalam rangka menyikapi segala suatu peristiwa yang terjadi.

Pelaksanaan diskusi Kebangsaan Mitigasi Polarisasi dan Konflik Akibat Politik Identitas Pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.


Baca juga: Tingkatkan Motivasi Belajar Matematika dengan Permainan Roll Botol

"Kita harus cerdas dalam menanggapi perubahan. Jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menghancurkan bangsa kita. Mari kita bersatu sebagai negara kesatuan yang kita cintai," harapnya.

Kapolres AKBP Wahyu Nugroho Setyawan menyampaikan tugas kepolisian mencegah ada permasalahan masyarakat, sosial terkait penyebaran hoax berpotensi pada konflik sosial bahkan terkait dengan polarisasi terbelahnya masyarakat dalam memberikan dukungan politik ekstrim memunculkan pola-pola intoleransi, kekerasan, pertentangan etnis dalam kehidupan sosial akibat adanya politik identitas.

"Dampak dari politik identitas mengecilkan identitas yang lain. Apabila yang dikedepankan agamanya, sukunya, rasnya yang besar dari identitas lawan politiknya. Sehingga akan menutupi perdebatan terkait program berkualitas yang disodorkan pasangan calon atau calon-calon tertentu. Malah identitas politiknya akan memecah belah," jelasnya.

Pihaknya berharap, melalui diskusi ini akan dapat melahirkan suatu rekomendasi sebagai anak bangsa bisa menjaga persatuan, wawasan kebangsaan meskipun politik terus berjalan memilih calon pimpinan negara atau kepala daerah tetapi tetap memperhatikan persatuan dan kesatuan bangsa.

"Harapan kami mahasiswa memberikan masukan dengan isu ini," tuturnya.

Kapolres AKBP Wahyu Nugroho Setyawan saat menyerahkan cindera mata kepada para narasumber diskusi.


Sementara itu, Komandan Kodim 0726/ Sukoharjo Letkol CZI Slamet Riyadi menerangkan polarisasi dan politik identitas selalu hadir ditengah-tengah pada saat ada pemilu terutama pilpres, pilkada. Dicontohkan pada pemilu 2014 ada polarisasi sangat jelas antara kelompok partai koalisi yang nasionalis sekuler dengan kelompok Islam

"Bapak Prabowo dan Bapak Hatta dengan bapak Jokowi dan bapak JK. Para pendukungnya terpolarisasi, Jokowi nasionalis sekuler satunya aliran Islam. Isu dilontarkan isu pribadi identitas. Ada muslim cyber army, ada konten Piyungan yang menyebar hoax tentang kelompok kadrun, kadal gurun, cebong, kampret," ungkapnya.

Pihaknya menegaskan, TNI Polri netral hanya bisa melihat, memantau, menganalisa sampai nanti pelaksanaan pemilu 2024 partai koalisi yang ada saat ini tetap adem dan tidak terpecah. Golkar dengan P3, PDIP sendiri, Demokrat dengan Nasdem dan PKS artinya nasionalis dengan Islam jadi satu tidak terpolarisasi.

"Mudah-mudahan dengan adanya seperti ini bisa mengurangi polarisasi dan politik identitas," ujarnya.

Letkol CZI Slamet Riyadi menambahkan solusi yang bisa diharapkan adanya mitigasi sebagai mahasiswa bisa menganalisa artinya pada saat muncul narasi masuk ke politik identitas langsung disaring sampaikan kepada publik dan berikan edukasi bahwa narasi ini berupa politik identitas, jangan mempercayainya dan jelaskan ini pesan hoax.

"Harapan hasil diskusi bisa membawa hasil yang baik untuk kebaikan kita dalam rangka pemilu 2024," harapnya. (Sofyan)


Baca juga: PD Salimah Kabupaten Sukoharjo Berhasil Lolos Mengikuti Pelatihan Fasilitator SERASI Tahap Kedua



Tidak ada komentar:

Write a Comment


Top