Pengamat media/komunikasi Univet Bantara Sukoharjo, Drs. Joko Suryono, M.Si menyampaikan pandangannya mengenai penguatan netralitas dan independen RRI sebagai lembaga penyiaran publik.

Dialog Publik RRI Surakarta di FISIP Univet Bantara Sukoharjo

Sukoharjo-majalahlarise.com-Fakultas  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo bekerjasama dengan LPP Radio Republik Indonesia (RRI) Surakarta menggelar dialog publik mengangkat tema penguatan netralitas dan independen RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Hadir sebagai  narasumber, Kepala LPP RRI Surakarta, Drs. Said Abdillah, pengamat media/komunikasi Univet Bantara, Dra. Joko Suryono, M.SI, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo dan tokoh masyarakat sekaligus budayawan, Antonius Bimo Wijanarko. Bertempat di Gedung D lantai 2 FISIP Univet Bantara Sukoharjo. Selasa (18/9/2018).

Dalam dialog yang disiarkan langsung RRI Surakarta berdurasi 1 jam itu, pengamat media/komunikasi, Drs. Joko Suryono, M.Si mengatakan keberadaan RRI sebagai penyiaran publik tidak boleh memihak pada siapapun. RRI dilapisan masyarakat harus bisa berdiri netral di lingkup agama, politik, sosial, suku bangsa tidak boleh mendukung dan mendiskreditkan pihak tertentu.

"Berbicara tentang independensi RRI sebagai lembaga publik harus memiliki loyalitas tidak pada pemerintah, pemasang iklan, pemilik media. Setiap pesan entah itu politik, iklan politik, kampanye politik harus benar-benar netral. Netralitas dan independensi sebuah media berada di ruang redaksi dan di Dewan redaksi, pimpinan redaksi, anggota redaksi. Netral tidak membuat orang lain tersinggung atau cemburu," jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo menutur mengenai independensi dan netralitas terlebih tahun ini merupakan tahun politik, peran media kembali pada rule of the game yang berlaku diatur dalam undang-undang pers, undang-undang kepenyiaran dan kode etik jurnalistik. Ketidaknetralan masyarakat karena adanya distorsi informasi.

"Harapan kedepan masyarakat memiliki kemampuan dasar menilai informasi bisa membedakan informasi benar dan informasi salah. Maka perlu  pendidikan jurnalistik menjadi pendidikan dasar di sekolah tidak hanya berlaku pada pelaku jurnalis," ungkapnya.

Sedangkan tokoh masyarakat dan budayawan, Antonius Wahyu Wijanarko menyampaikan pada masa Belanda dan Jepang menduduki Indonesia radio memiliki kekuatan yang cukup besar dalam  mempengaruhi masyarakat. Begitu pula  saat Indonesia Merdeka sebagai sarana Radio Republik Indonesia sebagai corong pemerintah pada masa itu.

"Saat ini dengan perkembangan pertumbuhan zaman sangat cepat dan media semakin hebat. Saya menilai Radio Republik Indonesia satu-satunya lembaga penyiaran yang sampai hari ini netral. Selalu mengundang narasumber hadir sebagai pembicara yang dibahas dalam pembicaraan itu adalah bagaimana cinta tanah air. Kami berharap RRI dalam setiap menyampaikan informasi harus  disaring lebih dahulu," ujarnya.

Sementara itu,  Kepala LPP RRI Surakarta, Drs. Said Abdilah menyampaikan selama ini dalam penyiarannya RRI melihat dan menyesuaikan kondisi yang diselaraskan dengan kode etik dan undang-undang yang melekat pada penyiaran.

"Hasil penelitian A.C Nelson dari 75 juta pendengar radio, 35 juta pendengar mendengarkan RRI dan 23.000 di Surakarta. Itulah RRI sebagai radio independen terus menerima masukan baik itu dari mahasiswa, masyarakat untuk menambah kedewasaan hari kedepan dalam menyikapi keberadaan masyarakat yang semakin berkembang," jelasnya. (Sofyan)