Pemberdayaan Perempuan Melalui Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Print Friendly and PDF

Bambang Sugiri, Mahasiswa Pasca Sarjana (S3) Universitas Sebelas Maret Surakarta
Pemberdayaan Perempuan Melalui Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Solo - majalahlarise.com - Salah satu bentuk pemberdayaan perempuan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi berupa pelatihan ketrampilan entrepreneurship bagi kelompok perempuan pemanfaatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Pelatihan yang diberikan merupakan bentuk pemberdayaan agar kelompok perempuan pemanfaat SPP tersebut mampu mengembangkan pinjaman modal yang mereka terima untuk menopang kegiatan ekonomi keluarga.
     Pelatihan ketrampilan entrepreneurship diberikan sebagai salah satu program pendampingan untuk mengembangkan usaha ekonomi yang ditekuni sehari-hari yang pada gilirannya dapat menyelesaikan kewajiban angsuran pinjaman yang mereka peroleh melalui SPP tepat pada waktunya.
     Hal tersebut terungkap pada Sidang Senat Terbatas program Doktor penyuluhan pembangunan/pemberdayaan masyarakat, ujian terbuka Disertasi mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Bambang Sugiri yang berjudul Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Ketrampilan Entrepreneurship Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Rabu (13/9).
     Dalam Desertasinya, Bambang menjelaskan kecamatan Bendosari, kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kecamatan yang menjadi target dari PNPM Mandiri Pedesaan dan salah satunya telah dibentuk SPP yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan yang ada di kecamatan tersebut.
     "Hasil kegiatan pelatihan ketrampilan entrepreneurship dalam pemberdayaan perempuan bagi pemanfaatan SPP di UPK Bendosari adalah mampu memunculkan inisiatif pemanfaatan, munculnya partisipasi untuk ikut kegiatan, adanya kemampuan mengadopsi hasil pemberdayaan, dan muncul kemampuan leadership," jelasnya.
     Faktor-faktor pendukung kegiatan tersebut, menurut Bambang meliputi motivasi yang tinggi untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan harkat martabat keluarga. Dukungan dari pengurus UPK di Kecamatan maupun di Kelurahan. Dukungan permodalan. Adanya dukungan dan kerjasama antara Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dengan lembaga pemerintahan desa dan lembaga-lembaga lain di tingkat desa/kelurahan.
     "Faktor-faktor penghambat meliputi meliputi adanya sikap sebagian masyarakat yang tradisional, masih adanya ketergantungan yang tinggi, masih adanya rasa kurang percaya diri yang tinggi, hubungan sosial yang kurang optimal dan faktor sumber daya manusia,"' ungkapnya. (Sofyan)


Tidak ada komentar:

Write a Comment


Top